Tanbu Dapat Penghargaan BPS


BATULICIN -Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penghargaan ini diberikan atas dasar capaian response rate yang melebihi target dari dalam pelaksanaan sensus penduduk online. 

Adapun yang mewakili penyerahan penghargaan itu adalah Kepala BPS Propinsi Kalimantan Selatan, Moh Edy Mahmud, S.Si., M.P kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu H. Rooswandi Salem diruang kerja Sekda, Rabu (22/09/2020).

Dikatakan Kepala BPS, atas surplus pencapaian target yang berhasil diraih pihak Pemkab Tanah Bumbu ini , maka BPS memberikan apresiasi yang setinggi tingginya atas kerja sama yang di bangun selama ini. 

Meski itu, dalam sensus penduduk tahun 2020, pihaknya sudah melakukan sensus penduduk secara online pada bulan Pebruari hingga Mei. Dimana  pada tiap daerah punya target partisipasi masyarakat yang mengikuti sensus penduduk online.

"Untuk Tanah Bumbu diawalnya memasang target 11 persen lebih, setalah selesai pada bulan Mei maka targetnya terpenuhi sampai 100 persen lebih. Justru itulah Tanbu menjadi bagian dari beberapa daerah yang memenuhi dari sensus penduduk online."paparnya. 

Pihaknya menganggap capaian ini merupakan  bantuan dari Kabupaten Tanah Bumbu atau pun sebuah partisipasi yang turut mendorong masyarakatnya ikut dalam sensus penduduk online.

"Kami berharap peran BPS dengan Pemerintah Kabupaten Tanah akan semakin meningkat, dimana  segala data kami yang dihasilkan akan dipakai oleh Pemerintah Daerah dalam program pembangunan.Disamping itu kita menekankan pada kawan kawan di BPS umtuk terus berperan aktif hingga keberadaannya sangat dirasakan Pemerintah Daerah."ujarnya.

Dalam kesempatan itu Sekda Tanbu mengucapkan terimakasih atas peran BPS terkait pendapataan penduduk yang dianggap penting dalam kelangsungan program pembangunan di daerah ini. 

Menurut Sekda,BPS dan Pemerintah Daerah sudah merupakan  sebuah sinergitas dalam pengelolaan pencapaian data akurat.  Tentunya proses pengelolaan data tersebut perlu sinkronisasi antara kedua belah pihak.

Disisi lain tandasnya, peran BPS sangat dibutuhkan perannya sebagai bahan koreksi dan evaluasi data. Dimana hal yang berkaitan program pemerintah diantaranya  penurunan kemiskinan apakah dianggap efektif.

Sejauh ini ucap Sekda, SKPD yang menjalankan program kerja kadang lupa menilai  ataupun mengukur. Secara normatifnya SKPD hanya menjalankan program yang ada di dalam dokuman anggaran seperti program kemiskinan dan kesehatan. Namun tanpa tau apakah program itu sudah menurunkan angka  secara keseluruhan.

"Kita berharap setiap data itu real time dari pihak SKPD, dan suatu saat nanti kita perlu mengadakan kesepakatan kedua belah pihak misalkan data kependudukan dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan agar segera memberikan informasi  data terbaru kepada BPS. Sehingga data yang diolah BPS adalah data real time.

Alasannya  lagi, kondisi penduduk setiap hari bergerak ,disitu ada warga yang meninggal ataupun pindah keluar daerah, kalau dievaluasi perubahan data kependudukan itu akan up date dalam satu minggu atau satu bulan untuk penyesuaian data. 

"Itupun kalau yang bersangkutan mengusulkan atau melaporkan , namun pada kenyataan kadang warga yang meninggal pindah atau melahirkan  lambat  melaporkan, makanya setiap warga yang baru lahir pihak Capil langsung membuatkan surat keterangan lahir sehingga tercatat, lalu akan terlihat jumlah penduduk yang berkurang dan bertambah, "jelas Rooswandi. (maiya )

Posting Komentar

0 Komentar