BATULICIN
-Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan penghargaan dari Badan
Pusat Statistik (BPS). Penghargaan ini diberikan atas dasar capaian
response rate yang melebihi target dari dalam pelaksanaan sensus
penduduk online.
Adapun yang mewakili
penyerahan penghargaan itu adalah Kepala BPS Propinsi Kalimantan
Selatan, Moh Edy Mahmud, S.Si., M.P kepada Sekretaris Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu H. Rooswandi Salem diruang kerja Sekda, Rabu (22/09/2020).
Dikatakan
Kepala BPS, atas surplus pencapaian target yang berhasil diraih pihak
Pemkab Tanah Bumbu ini , maka BPS memberikan apresiasi yang setinggi
tingginya atas kerja sama yang di bangun selama ini.
Meski
itu, dalam sensus penduduk tahun 2020, pihaknya sudah melakukan sensus
penduduk secara online pada bulan Pebruari hingga Mei. Dimana pada tiap
daerah punya target partisipasi masyarakat yang mengikuti sensus
penduduk online.
"Untuk Tanah Bumbu diawalnya
memasang target 11 persen lebih, setalah selesai pada bulan Mei maka
targetnya terpenuhi sampai 100 persen lebih. Justru itulah Tanbu menjadi
bagian dari beberapa daerah yang memenuhi dari sensus penduduk
online."paparnya.
Pihaknya menganggap capaian
ini merupakan bantuan dari Kabupaten Tanah Bumbu atau pun sebuah
partisipasi yang turut mendorong masyarakatnya ikut dalam sensus
penduduk online.
"Kami berharap peran BPS
dengan Pemerintah Kabupaten Tanah akan semakin meningkat, dimana
segala data kami yang dihasilkan akan dipakai oleh Pemerintah Daerah
dalam program pembangunan.Disamping itu kita menekankan pada kawan kawan
di BPS umtuk terus berperan aktif hingga keberadaannya sangat dirasakan
Pemerintah Daerah."ujarnya.
Dalam kesempatan
itu Sekda Tanbu mengucapkan terimakasih atas peran BPS terkait
pendapataan penduduk yang dianggap penting dalam kelangsungan program
pembangunan di daerah ini.
Menurut Sekda,BPS
dan Pemerintah Daerah sudah merupakan sebuah sinergitas dalam
pengelolaan pencapaian data akurat. Tentunya proses pengelolaan data
tersebut perlu sinkronisasi antara kedua belah pihak.
Disisi
lain tandasnya, peran BPS sangat dibutuhkan perannya sebagai bahan
koreksi dan evaluasi data. Dimana hal yang berkaitan program pemerintah
diantaranya penurunan kemiskinan apakah dianggap efektif.
Sejauh
ini ucap Sekda, SKPD yang menjalankan program kerja kadang lupa
menilai ataupun mengukur. Secara normatifnya SKPD hanya menjalankan
program yang ada di dalam dokuman anggaran seperti program kemiskinan
dan kesehatan. Namun tanpa tau apakah program itu sudah menurunkan
angka secara keseluruhan.
"Kita berharap
setiap data itu real time dari pihak SKPD, dan suatu saat nanti kita
perlu mengadakan kesepakatan kedua belah pihak misalkan data
kependudukan dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan agar segera
memberikan informasi data terbaru kepada BPS. Sehingga data yang diolah
BPS adalah data real time.
Alasannya lagi,
kondisi penduduk setiap hari bergerak ,disitu ada warga yang meninggal
ataupun pindah keluar daerah, kalau dievaluasi perubahan data
kependudukan itu akan up date dalam satu minggu atau satu bulan untuk
penyesuaian data.
"Itupun
kalau yang bersangkutan mengusulkan atau melaporkan , namun pada
kenyataan kadang warga yang meninggal pindah atau melahirkan lambat
melaporkan, makanya setiap warga yang baru lahir pihak Capil langsung
membuatkan surat keterangan lahir sehingga tercatat, lalu akan terlihat
jumlah penduduk yang berkurang dan bertambah, "jelas Rooswandi. (maiya )