Ini Pesan Komisi A DPRD Surabaya Kepada Camat dan Lurah Soal Anggaran




Surabaya- Pembahasan anggaran Camat dan Lurah se- Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya menggelar rapat bersama dengan 31 kecamatan dan 154 kelurahan yang ada di Surabaya, Rabu (3/11/2021).

Karena keterbatasan ruangan, pembahasan anggaran tidak bisa dilakukan bersamaan, sehingga dibagi menjadi beberapa sesi pertemuan.
Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna yang juga bertindak selaku pimpinan rapat berpesan kepada camat dan lurah, agar anggaran yang telah disetujui anggota dewan, bisa dipakai dengan tepat guna, artinya, jangan ada penyelewengan apapun.

Seperti, pengadaan fisik (terop- red) perwalinya menjelaskan hanya lebar 2 meter, sementara pengajuan yang lalu dari sejumlah rw itu bervariasi. Ada yang 3 dan 4 meter, maka untuk pergeseran anggaran jangan sampai nantinya menjadi kendala.

“Karena pengajuannya belum terpisah. ini yang menjadi kendala dan menjadi sedikit mudur waktunya. Nah, ini yang nantinya akan kerjakan oleh bappeko hingga sore ini dan jawabannya kemungkinan sampai besok,” ujar ayu panggilan akrabnya Pertiwi Ayu Krishna. 

Begitu juga dengan pengadaan komputer jenis PC untuk RW. Dulu sebelum adanya inovasi dari wali kota soal ini, semua rw sudah mengajukan. nah itu yang nanti akan diperbaiki.

Masih Ayu, kekuwatiran tumpang tindih pengajuan sangat kecil karena, pemkot surabaya selama ini telah menggunakan sistem.

“Ada kemungkinan terjadi tumpang tindih pengajuan karena tidak dilakukan update (pemutakhiran data), karena pengajuan itu di tahun 2020. Sementara program ini baru muncul di tahun 2021. Bisa juga karena kurangnya sosialisasi jika, satu RW akan dapat satu komputer PC, sehingga ada kemungkinan dobel pengajuan.
Jangan sampai nantinya ada yang dapat lebih dari satu, sehingga muncul iri," ungkapnya.

Ayu berharap, pemkot surabaya segera mungkin menambah sdm yang mumpuni di setiap kelurahan. karena tugas lurah ini lebih langsung kepada pengayoman masyarakat. Maka jangan lagi disibukkan soal pengaturan anggaran dan segala macamnya.

“Jadi memang harus ada satu atau dua sdm yang benar benar mumpuni dalam mengerjakan tanggung jawab soal penggunaan anggaran tersebut. Jangan lantas lurahnya jadi disalahkan. padahal, memang kesibukannya tinggi. belum lagi kalau harus menghadiri panggilan wali kota, kegiatan olah raga, kerja bhakti," tambahnya. (adv/ ham) 

Posting Komentar

0 Komentar