Surabaya-Pola penanganan anak yang dijalankan Pemerintah Kota
(pemkot) Surabaya acap kali dijadikan rujukan oleh daerah-daerah lain. Tak
sedikit pula yang melakukan studi banding guna mengetahui lebih dalam. Langkah
tersebut nampaknya juga ditempuh Pemprov DKI Jakarta.
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana (BPMPKB) Pemprov DKI Jakarta melakukan studi komparasi ke Surabaya.
Kepala BPMPKB Deded Sukandar yang datang bersama sejumlah jajaran serta anggota
DPRD Provinsi DKI Jakarta diterima Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana (Bapemas KB) Surabaya, Antiek Sugiharti, Kamis (15/8) lalu.
Menurut Antiek, keberhasilan Surabaya meraih predikat Kota
Layak Anak (KLA) tiga kali berturut-turut menjadi pemicu utama kunjungan BPMPKB
Jakarta. Sebab, Pemprov DKI Jakarta juga berkeinginan mendapatkan penghargaan
KLA tahun depan. Bahkan, lanjut dia, studi komparasi pengembangan kota layak
anak ini adalah atas arahan dan masukan langsung dari Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Gubernur DKI Jakarta.
Alasannya, Surabaya dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap pemenuhan
hak-hak anak.
“Oleh karenanya, BPMPKB Jakarta menyatakan ingin melihat
secara nyata apa saja yang sudah dilakukan di lapangan, khususnya dalam
penyediaan infrastruktur dan pendukung lainnya dalam memfasilitasi kebutuhan
terbaik anak,” katanya.
Selama studi banding di Kota Pahlawan, rombongan yang
berjumlah enam orang mencermati pemenuhan kriteria 5 kluster dan 31 indikator
yang masuk penilaian KLA. Adapun lokasi yang dikunjungi yakni taman flora dan
Liponsos Kalijudan. Di taman flora, BPMPKB Jakarta mengamati kluster penyediaan
sarana prasarana pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan seni budaya.
Sedangkan kunjungan di Liponsos Kalijudan lebih banyak
menitikberatkan pada kluster pengasuhan alternatif. Artinya, jika ada anak-anak
yang seharusnya diasuh dalam keluarga yang notebene merupakan tempat pengasuhan
terbaik, namun karena suatu hal sehingga menyebabkan keluarga tidak bisa
memenuhi hak tersebut, maka pemerintah bisa mengambil alih.
“Itu bentuk intervensi pemkot. Contohnya, di liponsos ini
(kalijudan) banyak menampung anak berkebutuhan khusus maupun bibit unggul,”
sambung Antiek.
Pemprov DKI Jakarta menargetkan, pada 2014 instansi yang
dipimpin Joko Widodo itu bisa mengikuti jejak Surabaya meraih KLA. Salah satu
upayanya yakni dengan studi banding semacam ini. “Pemprov DKI Jakarta memiliki
dana yang cukup untuk merealisasikan itu, tapi dalam pelaksanaannya 31
indikator dan 5 kluster KLA masih belum teratur dan tersinergikan dengan baik,”
ungkap Antiek menirukan penuturan salah seorang pejabat BPMPKB.
Di sisi lain, ada kebanggaan tersendiri bagi Surabaya bisa
menjadi contoh serta membagi ilmu dan pengalaman dengan daerah lain. Menurut
Antiek, keberhasilan tersebut tak lepas dari komitmen pimpinan dan jajaran
pemkot serta seluruh sestakeholder yang telah bekerja keras. ( ***)