Surabaya
Newsweek – Kali ini ada yang lain dengan anggota DPRD Kota Surabaya, mereka
menganggap bahwa, anggaran untuk kegiatan Pemkot di APBD , yang berdampak
terhadap pencitraan terutama untuk Wali Kota Surabaya cukup besar, sementara
untuk Legeslatif masih terbatas. Kondisi ini akan dievaluasi dan diharapkan
akan terjadi perubahan di APBD 2015.
Hubungan antara Pemkot dan DPRD Surabaya , diungkap oleh Hj
Pratiwi Ayu Khrisna ketua fraksi Golkar, yang mengatakan jika, kondisinya masih
saling mempertahankan egonya masing-masing, seharusnya merupakan satu kesatuan
layaknya sepasang suami istri.
“Seharusnya, Eksekutif dan Legeslatif adalah pasangan suami istri yang seiring sejalan, bukan malah seperti ini, yang seakan-akan malah saling mengganjal dan saling mempertahankan egonya masing-masing,” Ungkap Pratiwi Ayu.
Bukan hanya itu saja , politisi yang lebih akrab di panggil Ayu ini juga menilai bahwa harus ada perbaikan komunikasi antara Eksekutif dan Legeslatif, karena menurutnya masih terkesan adanya kesenjangan yang menyolok.
“Sebelumnya saya memang tidak tahu, akar permasalahannya tetapi, setelah masuk menjadi anggota dewan dan membaca sejumlah berkasnya, sekarang baru tahu jika antara pemkot dan DPRD, itu ada kesenjangan meskipun, hal itu tidak diperlihatkan,”Tegasnya.
Contoh kongkritnya, Lanjut Ayu, hampir semua kegiatan yang berimbas kepada pencitraan pemkot terutama untuk Wali Kota, itu semua tercover dalam anggaran APBD, tetapi kenapa tidak untuk Legeslatif padahal, tanggung jawab kami kepada masyarakat terutama konstituen juga sama, harusnya ya berimbang lah.
Merasa diperlakukan tidak sama, Ayu juga menyinggung soal pemberitaan di salah satu media ternama dan berskala nasional, yang hanya mengungkap soal keberhasilan dan kebaikan Wali Kota, sementara Legeslatif justru sebalaiknya, menjadi obyek pemberitaan yang selalu miring.
“Pemberitaan dimedia juga begitu, kenapa hanya soal kunker dewan saja yang selalu menjadi pembahasan, sementara kunker Pemkot yang menurut saya lebih sering tidak pernah diungkap media, dan kenapa kami belum bisa melibatkan media saat melakukan kunker, kami juga pengen kegiatan kunker kami di beritakan, agar masyarakat mengerti apa tujuan kami, bukan seperti yang dituduhkan selama ini,” pintanya.
Sebagai anggota dewan yang baru, Ayu optimis akan bisa memperbaiki soal perimbangan anggaran antara Eksekutif dan Legeslatif karena, masih ada kesempatan untuk rapat pembahasan lanjutan soal APBD 2015, dan dirinya juga sepakat untuk melakukan penyesuaian sebagai antisipasi rencana kenaikan harga BBM.
“Masih ada kesempatan dalam pembahasan APBD 2015, dalam rangka penyesuaian karena, Kemendagri juga telah memberikan signal positip jika dikaitkan dengan rencana kenaikan harga BBM, di pemerintahan mendatang maka, kami akan membawa persoalan ini ke dalam rapat lanjutan, intinya kami meminta perimbangan anggaran, sehingga posisi eksekutif dan legeslatif bisa sama,” Tambah Ayu.( Ham )
“Seharusnya, Eksekutif dan Legeslatif adalah pasangan suami istri yang seiring sejalan, bukan malah seperti ini, yang seakan-akan malah saling mengganjal dan saling mempertahankan egonya masing-masing,” Ungkap Pratiwi Ayu.
Bukan hanya itu saja , politisi yang lebih akrab di panggil Ayu ini juga menilai bahwa harus ada perbaikan komunikasi antara Eksekutif dan Legeslatif, karena menurutnya masih terkesan adanya kesenjangan yang menyolok.
“Sebelumnya saya memang tidak tahu, akar permasalahannya tetapi, setelah masuk menjadi anggota dewan dan membaca sejumlah berkasnya, sekarang baru tahu jika antara pemkot dan DPRD, itu ada kesenjangan meskipun, hal itu tidak diperlihatkan,”Tegasnya.
Contoh kongkritnya, Lanjut Ayu, hampir semua kegiatan yang berimbas kepada pencitraan pemkot terutama untuk Wali Kota, itu semua tercover dalam anggaran APBD, tetapi kenapa tidak untuk Legeslatif padahal, tanggung jawab kami kepada masyarakat terutama konstituen juga sama, harusnya ya berimbang lah.
Merasa diperlakukan tidak sama, Ayu juga menyinggung soal pemberitaan di salah satu media ternama dan berskala nasional, yang hanya mengungkap soal keberhasilan dan kebaikan Wali Kota, sementara Legeslatif justru sebalaiknya, menjadi obyek pemberitaan yang selalu miring.
“Pemberitaan dimedia juga begitu, kenapa hanya soal kunker dewan saja yang selalu menjadi pembahasan, sementara kunker Pemkot yang menurut saya lebih sering tidak pernah diungkap media, dan kenapa kami belum bisa melibatkan media saat melakukan kunker, kami juga pengen kegiatan kunker kami di beritakan, agar masyarakat mengerti apa tujuan kami, bukan seperti yang dituduhkan selama ini,” pintanya.
Sebagai anggota dewan yang baru, Ayu optimis akan bisa memperbaiki soal perimbangan anggaran antara Eksekutif dan Legeslatif karena, masih ada kesempatan untuk rapat pembahasan lanjutan soal APBD 2015, dan dirinya juga sepakat untuk melakukan penyesuaian sebagai antisipasi rencana kenaikan harga BBM.
“Masih ada kesempatan dalam pembahasan APBD 2015, dalam rangka penyesuaian karena, Kemendagri juga telah memberikan signal positip jika dikaitkan dengan rencana kenaikan harga BBM, di pemerintahan mendatang maka, kami akan membawa persoalan ini ke dalam rapat lanjutan, intinya kami meminta perimbangan anggaran, sehingga posisi eksekutif dan legeslatif bisa sama,” Tambah Ayu.( Ham )