TULUNGAGUNG - Diduga Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKU) Rukun Makmur, desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru konkalikong dengan pemerintahan desa terdahulu. Berdasarkan info, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPM-PD) Tulungagung, bahwa orang-orang yang berada di dalam kepengurusan UPKU, orangnya itu-itu saja. Sehingga, pada saat itu, petugas propinsi Jawa Timur marah-marah. Dikarenakan, pengurus pengelola bantuan dana hibah maupun bantuan lainnya, yang turun di desa itu, orangnya itu-itu saja.
Seperti ketua berganti sebagai sekretaris, dan sekretaris berganti sebagai bendahara, atau ketua dan seterusnya. Parahnya, SK yang dikeluarkan oleh Kepala desa (Kades), yang kala itu dijabat Nyohadi, selalu ke orang-orang itu, alias muka lama. Diduga terjadinya kolusi ini, harus diungkap oleh aparat penegak hukum, cetus sumber.
Dikatakan pegawai BPM-PD, memang, pada waktu itu tingkat kemiskinan disana sangat tinggi,sehingga bantuan pemerintah pusat dan propinsi terus mengalir. Namun dikatakannya, sekarang ini, data kemiskinan masih saja tinggi. Dan yang menjadi pertanyaan, kemana saja dana-dana bantuan untuk masyarakat miskin itu dialirkan ?.
Dikonfirmasi, waraga yang layak menerima bantuan RT 05/01 Sun, Mar RT 02/01 Bar RT06 Min, RT 03 Mar, Har, Sam, mengatakan, mereka tidak pernah menerima bantuan apapun, ucapnya. Kabid Perekonomian masyarakat BPM-PD (Suyono) menjelaskan, bahwa pengurus UPKU rukun makmur, sudah berulang kali dipanggil, mereka tidak pernah mau hadir.
Seperti salah satu pengurusnya, hanya menjanjikan akan datang menghadiri panggilan itu, Tetapi, janji itu tidak pernah ditepatinya.
Sebenarnya, bantuan dana itu diberikan untuk masyarakat miskin, lalu kenapa bisa menguap kemana-mana. Isu yang dikatakan itu, yang boleh mengetahui dana hibah Pakde Karwo, yang dikucurkan di desa hanya boleh diketahui Jakarta, propinsi, dan BPM-PD, itu tidak benar bantah Kabid.
Di jaman keterbukaan ini kita harus transparan ke masyarakat, tambahnya. Jika SPJ di desa tidak ada, maka perlu dipertanyakan. Karena, SPJ asli adanya disana, lalu BPM-PD, pengurus UPKU, Bappenas. Kalau dana masyarakat miskin tidak sampai ke masyarakat miskin, maka perlu dicurigai, saya tidak terlalu detail mengetahuinya.
Tidak menutup kemungkinan ,bantuan yang pernah diturunkan bisa saja terjadi korupsi. Mengingat, saat itu propinsi pernah menegur, kenapa pengurusnya orangnya itu-itu saja, ucapnya di ruang kerjanya. Sebelum kasus dana hibah Pakde Karwo hingar bingar di tengah-tengah masyarakat. Ketua Is pernah mengatakan di rumahnya, semua bukti surat dibawa BPM-PD, tanyakan saja kesana, saya sudah tidak ingat, warga mana saja yang menerima bantuan dana hibah Pakde Karwo, kelit satpam IAIN, yang berdomisili sekitar makam umum dusun Sukorejo.
Lain lagi ,apa yang dikatakan sekretaris RB warga gang pilar, bahwa semua bukti surat ada di bendahara, katanya melempar. Anehnya, ketika ditelusuri ke bendahara UPKU berinisial AS, malah balik melemparkan persoalan dana hibah itu ke BPM-PD. Wanita berjilbab itu berdalih, katanya, dia tidak memegang bukti kuitansi belanja barang buat MCK,juga bukti pemberian uang yang disimpan pinjamkan ke masyarakat desa. Tetapi, kata wanita itu, bahwa dana hibah Pakde Karwo semua warga menerimanya.
Akibat ucapnnya itu, warga rukun tetangga lainnya, balik bertanya kewartawan Koran ini.Sebab, mereka yang benar miskin selama ini dikatakan menerima,padahal kami tidak pernah menerima dana hibah yang lagi bermasalah itu, kata warga.Wanita bendahara UPKU itu,juga setengah menantang mengatakan, kalau mau kroscek biar BPM-PD saja yang menemuinya,yang bisa kroscek hanyalah Jakarta,dan desa waktu itu hanya dilapori secara lisan, kelitnya di berita pekan yang lalu. Sayangnya, mantan Kades yang akan dikonfirmasi tidak berada di rumah. Kata ibu muda disana, bapak keluar ndak tau kapan wangsulnya (pulang),ucap ibu muda itu.
Waktu itu,pada tahun 2010, dana miskin dari pakde karwo langsung ditransfer ke rekening Ketua UPKU Rukun Makmur, sejumlah Rp 115 juta.Sedangkan di tahun itu, Kabupaten Tulungagung menerima dana hibah untuk masyarakat miskin dari Pakde Karwo sebanyak 20 desa. (Tim)