LUMAJANG - Bupati
Lumajang, As'at Malik mengaku terkejut dengan ditahanya, Kabag Ekonomi, Ninis
Rindhawati oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam kasus dugaan korupsi ijin
AMDAL tambang pasir PT. IMMS. Dirinya sudah memerintahkan Bagian Hukum
mengajukan penangguhan penahanan."Tapi jika tak dikabulkan saya akan siap Pelaksana Tugas penganti
Bu Ninis, agar roda pelayanan pemeritahan tetap jalan," terangnya Bupati.
Dia mengakui menghormati proses hukum yang menimpa pejabatnya itu oleh
Kejati. Apalagi sesuai pemberitahuan Kejati ke Pemkab, membutuhkan waktu 20
hari ya untuk menggali informasi dari Ninis soal tambang pasir dengan ijin
Amdalnya. "Saya sudah
minta sekda untuk melakukan langkah-langkah di birokrasi," uagkapnya.
Ditanya apakah Ninis akan dipecat ketika menjadi Tersangka, Bupati akan
melihat dan memantau proses hukumnya. "Jika terbukti ya harus, tapi kita
hormati proses hukumnya," terangnya. Ditahannya Ninis Rindhawati (45),
Kabag Ekonomi Pemkab Lumajang oleh Kejaksaan Tinggi Kejati diduga ikut terlibat
dalam memperlancar ijin AMDAL PT.IMMS saat menjabat Plt Kepala Dinas Lingkungan
Hidup. Akibat, kebijakan yang salah atas ijin AMDAL, Negara dirugikan senilai
Rp. 79 Milyar.
Rilis yang dikeluarkan Kejati Jatim, Pada tahun 2010 PT. IMMS
Mengajukan Izin Usaha Pertambangan - Operasi Produksi (IUP-OP) di Blok Dampar
kecamatan Pasirian Kab Lumajang. sebelumn mengajukan IUP OP tsb PT.IMMS harus
memimiliki izin AMDAL terlebih dahulu.
Sehingga untuk syarat Operasi Produksi Lahan sEluas 1.195, 856 Ha di
blok dampar yg sebagian besar merupakan hutan milik PERHUTANI lalu dibentuklah
TIM PENILAI AMDAL PT.IMMS yang diketuai oleh TERSANGKA NINIS selaku. PLT KAdis
LH , seharusnya AMDAL PT. IMMS ini ditolak karena tidak ada dokumen2 pendukung
dan izin2 yg ada diantaranya tidak ada dokumen izin pinjam pakai kawasan hutan
(IPPKH) , tetapi Operasi Produsi PT IMMS tetap dilakukan di areal kawasan hutan
dr tahun 2010 s/d 2014.
Sehingga
negara dirugikan sebesar lebih kurang Rp. 79 Milyar. Hingga berita ini ditulis,
Kabag Hukum Pemkab Lumajang, Taufik Hidayat mengaku belum mendapat
pemberitahuan resmi dari Kejati. "Saya tahu dari running teks
televisi," terangnya.
(h)