SAMPANG - Sejumlah
masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Pengawal APBN-P (GPA) mempertanyakan dana APBN-P 2016 Rp
30 milyar terus menjadi sorotan banyak kalangan di Kabupaten Sampang. Setelah
dewan sempat mempersoalkan karena tidak pernah dibahas di DPRD Sampang, kali
ini masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Pengawal APBNP, melakukan aksi turun jalan, Rabu
(14/12/2016) Mereka
mendesak aparat penegak
hukum untuk
mengusut dugaan dana tersebut yang diduga dibuat bancakan
oknum.
Toni Mordiwanto, Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Sampang saat menemui massa pengujuk
rasa, menegaskan sejak awal pihaknya tidak pernah mengusulkan dana Rp.30 miliar
tersebut untuk irigasi, namun karena pertimbangan khawatir pemkab terkena sanksi dan tidak mendapatkan bantuan
APBN kedepan, sehingga bantuan APBN-P tersebut diterima,
terangnya.
Sementara itu,
Koordinator aksi Hairus Zaman,
mempertanyakan bantuan APBNP Rp.30 miliar yang diduga dibuat bancakan oknum
yang tidak bertanggung jawab, dengan modus dipecah kegiatannya menjadi 150
kegiatan dengan anggaran masing-masing kegiatan Rp.200 juta.
Pengunjuk rasa menduga hal ini guna menghindari teknis
lelang, kuat dugaan dana tersebut sarat dengan penyimpangan. Oleh sebab itu,
pihaknya berharap penegak hukum melakukan pengusutan tuntas pengguna anggaran
tersebut,teriak korlap aksi.
Aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan gerakan pengawal
APBNP tersebut, dilakukan di 4 kantor sekaligus di Kabupaten Sampang dengan isu
yang sama, di antaranya; di kantor Bapedda, DPRD, PU Pengairan dan kantor
Kejaksaan Negeri Sampang.Dalam aksi ini tidak lepas dari
pengawalan Polisi agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.(din)