SURABAYA - Di
balik keteduhan pohon beringin ini ternyata menyimpan dinamika tersendri,
bahkan terasa panas bak api dalam sekam. Nuansa Partai Golkar (PG) belakangan
ini seperti itulah yang muncul di tengah dinamikanya perrhelatan Musyawarah Daerah (Musda) di
kawasan Mataraman itu.
Kabupaten Blitar merupakan contoh faktual yang secara
kultural ikut Mataraman ini, dan Musda PG di kawasan Mataraman itu akan
dilaksanakan lagi di Kantor DPD PG Jatim jalan A. Yani Surabaya pada hari
Minggu, tanggal 18 Desember 2016.
“ Insya Allah
pelaksanaan Musdanya Kabupaten Blitar, hari Minggu besuk,” tutur Heru Soekotjo
selaku Plt. Sekretaris PG Kabupaten Blitar lewat telepon, kemarin.
Kok Musda lagi? Isu panasnya politik PG di kawasan Mataraman
ini disebabkan beberapa hal, pertama perebutan dampar kekuasaan, ke dua
derasnya money politic, ke tiga munculnya surat sakti (rekomendasi) dari DPP PG, ke empat
rancunya inventarisasi aset dan terakhir adanya sosok yang tidak bersih
lingkungan maupun yang terlibat hukum pidana.
Panasnya suhu politik dalam perhelatan Musda PG di
Mataraman itu memang membuncah, dan hal ini bukan hanya terjadi di Blitar saja.
Sebelumnya Kabupaten Tulungagung, lantaran isu premanisme maka sang ketua
panitia tidak muncul sehingga Musda
dibatalkan dan ditarik oleh Pimpinan DPD PG Provinsi.
Dan gejala membuncahnya masalah yang cukup genting itu
terjadi pula di Kabupaten Ponorogo, supaya
Musda PG Pomorogo berjalan mulus
maka Ketua PG Jatim H. Nyono Suharl menunjuk Plt Ketua juga, yang kabarnya di
Pomorogo ini ada dua kubu dann belum bisa dikompromikan.
“Perlu diingat, lho. Ada dead line dalam pelaksanaan
Musda di Kabupaten dan Kota itu, dan diharapkan tahun 2016 ini tuntas, “ ungkap
Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua PG
Jatim yang seakan mengingatkan secara tak langsung, saat bertemu d hotel
Tunjungan Surabaya. Sahat yang juga Ketua FPG DPRD Jatim ini aktif monitoring
Musda PG Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur.
Lalu, siapa Ketua PG Blitar yang tepat? Pada Musda PG
Blitar dalam Nopember 2016 sebelumnya Edi Mukhlison ditetapkan oleh
Pimpinan Sidang yang diketuai Erick Tahalele.
Suasana Forum Musda Kabupaten Blitar sangat panas, dan
muncul isu kuatnya money politic di antara 3 orang kandidat, selain Edi Mukhlison
dan Musta’im. Ada Anik seorang
srikandi yang anggota DPRD Kabupaten Blitas ini eks kader PPP, dan Anik punya
surat sakti berupa rekomendasi dari DPP PG tetapi di depan Tim Verifikasi tidak
ditunjukkan.
Dari tiga kandidat dinilai paling memenuhi syarat
hanya seorang, hal ini dibuktikan seorang Ketua PK (Pengurus Kecamatan) yang
konsisten dukung Edi saja, sementara puluhan PK lainnya terjebak “ jual beli “
surat dukungan kepada 3 kandidat.
“ Dan karena
hanya satu kandidat yang memenuhi syarat maka secara otomatis muncul satu calon
saja, sesuai laporan Tim Verifikasi untuk ditetapkan sebagai Ketua Terpilih,”
tandas Erick, sembari memukulkan palunya, di tengah tekanan psikologis dari dua
calon lain yang seharusnya legowo.
Namun dua minggu kemudian, para Ketua PK
Kabupaten Blitar berkirim surat kepada DPP PG di Jakarta, dan konon DPP tanpa
konfirmasi DPD PG Jatim ini memerintahkan Pengurus PG Jatim agar segera
melaksanakan Musda Ulang bagi PG Kabupaten Blitar di tengah panasnya isu
politik dan rana hukum yang telah masuk di Polda Jatim.(mashur)