Surabaya-kegiatan yang bertema 'The Great Leader 2045' yang digelar oleh, Pemkot Surabaya bersama Karang Taruna di DBL Arena di Jalan Ahmad Yani Surabaya pada 7 November 2023, menuai respon dari DPRD Kota Surabaya khususnya Komisi A DPRD Surabaya. Pasalnya, kegiatan tersebut menggunakan anggaran APBD Kota Surabaya dan diduga ada muatan politik.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, keberpihakan Pemkot Surabaya terhadap anak muda dalam acara tersebut tidak semestinya kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik kalangan tertentu.
“Mengingat anak muda adalah calon pemimpin bangsa, yang perlu diwadahi dan perlu didengarkan apa kemauan mereka, tapi bukan diberi pengarahan oleh figur yang berafiliasi dengan kepentingan pemenangan Capres tertentu,” ujarnya, Sabtu (11/11/2023).
Menurut Arif Fathoni, apabila acara The Great Leader 2045 murni kegiatan politik, pihaknya memberi apresiasi bahkan dengan 100 tanda jempol sekalipun.
“Namun, karena menggunakan APBD semestinya Kepala Bapemkes harus menerapkan prinsip kehatian-hatian. Ini sama dengan menjerumuskan Wali Kota Surabaya menjelang politik Pilpres,” tandasnya.
Ia menjelaskan, kegiatan di DBL Arena tersebut bahkan, berotensi menggunaan mesin birokrasi pemerintahan. Karena lurah se-Kota Surabaya diminta menghadirkan karang taruna setempat.
“Hal seperti ini, tentu tidak boleh lagi terjadi di masa mendatang, tugas dan beban lurah sudah cukup berat melayani warga, itu bagian dari perintah tugas dan perintah agama. Tapi kalau lurah melakukan mobilisasi anak muda untuk mendengarkan pidato caleg provinsi dan kota dari Partai tertentu, kalau terus dibiarkan akan mengurangi kehidmatan Lurah dalam melayani warga,” katanya.
Dia masih meyakini, lanjut Arif Fathoni, Wali Kota Surabaya bisa menjadi teladan yang baik. Walaupun jabatan yang diemban merupakan jabatan politik, namun menurut Toni, Wali Kota masih bisa membedakan mana urusan politik dan mana urusan birokrasi pemerintahan
“Saya masih meyakini Mas Eri Cahyadi adalah, pemimpin yang memiliki sifat Uswatun Khasanah ( pemberi teladan yang baik), makanya saya berkhusnudzon beliau tidak merencanakan ini semua, yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra, ini harus ada teguran, agar kedepan kegiatan-kegiatan Pemkot tidak ditunggangi kepentingan politik,” ungkapnya.( Adv/ham)
