Sidang Agenda Eksepsi Terdakwa Nikson Brillyan Maskikit
Digelar di Ruang Cakra PN Surabaya.
Surabaya, Newsweek - Nikson Brillyan Maskikit didakwa Jaksa melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana
setelah bersama-sama dengan Amo Ateng Juliando Oratmangun, Rionaldo Dannelo
Korway, Ade Ardianto Suroso, Satria Masrikat (DPO) dan Beni Limbong melakukan
pengeroyokan yang mengakibatkan Tjejep Mohammad Yasien alias Gus Yasien
mengalami luka dan merusakan barang milik Abdoel Proko Santoso di depot nasi
goreng ZHAANG jalan Griya Kebraon, Surabaya.
Dalam eksepsinya, pengacara Nikson, Rossa Pangandaheng mengatakan dakwaan Jaksa
disusun tanpa dasar hukum yang kuat, bahkan dinilai cacat formil dan substansial. “Dakwaan ini tidak hanya prematur, tapi juga tidak memenuhi syarat materiel
dalam hukum acara pidana. Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang dan
jelas peran masing-masing terdakwa, termasuk klien kami. Ini melanggar
ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP,” kata Rossa dalam sidang. Rabu
(14/5/2025).
Pengacara Rossa juga menyebut kalau barang bukti yang dihadirkan Jaksa, tidak
berkaitan atau tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh kliennya.
"Memang benar jaksa mempunyai bahwa kewenangan dalam menyusun surat
dakwaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP. Akan
tetapi kewenangan itu tidak boleh dan tidak dapat dibenarkan untuk menyimpang
dari fakta yang terkumpul dari hasil pemeriksaan penyidikan, apalagi sampai
melakukan penambahan unsur dan ayat di dalam Pasal," sebutnya.
Rossa lantas membeberkan fakta sebenarnya kasus ini. Berawal pada 13 Januari
2025 pukul 18.30 Wib Terdakwa Nikson bersama-sama dengan Amo Ateng, Rionaldo
Dannelo, Ade Ardianto, Satria Masrikat dan saksi Beni Limbong menerima share
lokasi dari Tjejep Yasien untuk Depot Nasi Goreng ZHAANG,
Tiba ditempat yang sudah di share lokasi ternyata Tjejep Yasien tidak berada
ditempat tersebut, yang ada hanyalah Abdoel Prakoso Santoso. Karena saksi Tjejep Yasien tidak ada, terdakwa Nikson pun bertanya kepada saksi
Abdoel Proko Santoso "dimana Tjejep Yasien dan kenapa dia mengancam
saya".
Selanjutnya Terdakwa Nikson minta tolong kepada Abdoel Prakoso untuk memanggil
saksi Tjejep Yasien untuk mengklarifikasi mengenai ancamannya, yang mengatakan
"Nikson akan dipukul dan dibunuh".
Menyetujui permintaan itu, Abdoel Proko pergi memanggil Tjejep Yasien.
sedangkan terdakwa Nikson tetap menunggu di depot nasi goreng ZHAANG. Sekitar pukul 19.30 Wib datanglah Tjejep Yasien. Dengan suara lantang dan
angkuh ia berteriak dengan mengatakan "Saya Pengacaranya, kalian mau apa
!".
Mendengar teriakan seperti itu, terdakwa Nikson dengan lembut meminta agar
saksi Tjejep Yasien duduk dan berbicara baik-baik. Tetapi saksi Tjejep Yasien
malah langsung menyerang dengan cara mencekik leher terdakwa Nikson.
Mengantisipasi serangan yang tiba-tiba itu, secara refleks terdakwa Nikson
menangkisnya dengan mendorong dada Tjejep Yasien.
Melihat terdakwa Nikson diserang, Amo Ateng, Rionaldo Dannelo, Ade Ardianto
maju membantu sambil meminta agar Tjejep Yasien untuk duduk.
Keributan di depot nasi goreng ZHAANG malam itu disaksikan anggota dari
kepolisan Polsek Karangpilang yang tiba dilokasi pukul 20.00 Wib, seperti yang
terlihat di dalam rekaman video.
"Sebetulnya, peristiwa itu hanya saling dorong dan saling tarik saja,
tidak ada pemukulan apalagi menggunakan benda tumpul. Kejadian itu juga terjadi
secara spontan. Buntut kejadian itu sempat didiskusikan oleh Anggota dari
Polsek Karang Pilang kepada Tjejep Yasien dan Abdoel Proko didalam ruang tamu
depot nasi goreng ZHAANG. Sedangkan terdakwa Nikson dan teman-temannya menunggu
di luar. Diskusi tersebut berlangsung selama 3 jam dimulai pukul 20.30 Wib dan
selesai pukul 23.00 Wib," beber pengacara Rossa.
Setelah pukul 23.00 Wib, salah satu Anggota Polsek Karang Pilang keluar dari
depot nasi goreng ZHAANG dan mengajak Tjejep Yasien dan terdakwa Nikson
melanjutkan diskusinya lagi di Polrestabes Surabaya.
Tiba di Polrestabes Surabaya Tjejep Yasien dan terdakwa Nikson langsung menuju
ke Unit SPKT. Setelah dilakukan pengecekan mendalam terhadap tubuh saksi Tjejep
Yasien, ternyata tidak ditemukan luka-luka atau bengkak-bengkak. Karena
baik-baik saja akhirnya saksi Tjejep Yasien dan terdakwa Nikson disuruh pulang.
"Tetapi anehnya, saksi Tjejep Yasien tidak mau pulang, malahan membuat
rekaman video di depan Polrestabes seolah-olah dia menjadi korban pengeroyokan.
Dan dalam rekaman video itu, dia meminta kepada rekan-rekan pengacara yang lokasinya
dekat dengan Polrestabes Surabaya agar merapat karena dia dikeroyok oleh Dept
Colector," sambung Rossa.
Sisi lain, pengacara Rossa juga mengungkapkan bahwa peran terdakwa Nikson yang
diuraikan dalam surat dakwaan, tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan
saksi (BAP).
Faktanya. Berdasarkan keterangan dari saksi Ade Ardianto menjelaskan terdakwa
Nikson hanyalah menarik tangan, mendorong bahu, mendorong dada, mendorong
punggung Tjejep Yasien. Saksi Amo Ateng Juliando menjelaskan, terdakwa Nikson, menarik
tangan, mendorong bahu, mendorong dada, mendorong punggung, Tjejep Yasien.
Saksi Rionaldo Dannelo menjelaskan peran terdakwa Nikson adalah, menarik
tangan, mendorong bahu, mendorong dada, dan mendorong punggung saksi Tjejep
Yasien.
Keterangan dari ke tiga saksi tersebut terdapat kesesuaian dengan keterangan
dari terdakwa Nikson. Keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa Nikson ternyata
ada kesesuaian dan benar bila dikaitkan visum Et Repertum Nomor :
502/VIS/I/02/RS.PHC. Surabaya tanggal 13 Januari 2025, yang diperkuat dengan
keterangan saksi penyidik yang memeriksa yaitu saksi Bripda Naufal Fisichela
yang menjelaskan terdapat lebam biru ditangan kiri dan tangan sebelah kiri.
Sedangkan saksi Bripka Danyon Rahardian menjelaskan terdapat lebam biru ditangan
kiri dan tangan sebelah kiri.
"Dengan fakta yang demikian ini maka secara logika hukum pertanyaannya
adalah, kalau benar terdakwa Nikson mencekik leher, lalu mana bukti memar di
leher depan, sebab faktanya antara terdakwa Nikson dengan saksi korban Tjejep
Yasien saling berhadap-hadapan, saling dorong dan yang mencekik leher terdakwa
Nikson lebih dahulu adalah saksi Tjejep Yasien, bukti surat visum Et Repertum
Nomor : 502/VIS/I/02/RS.PHC. Surabaya tanggal 13 Januari 2025 juga tidak ada
penjelasan atau uraian mengenai memar di leher terdakwa Nikson akibat
cekikan," ungkap Rossa.
Pengacara Rossa Pangandaheng, juga menilai berkas yang dibeberkan Jaksa cacat
formil dan janggal.
Contoh. Berita Acara Penyitaan (barang bukti) oleh penyidik tanggal 15 Januari
2025 pukul 14.00 Wib, berupa 3 buah kursi plastik berwarna coklat dalam kondisi
rusak beserta pecahannya dan sebuah tempat sendok warna merah muda dalam
kondisi rusak beserta pecahannya. Ternyata dalam berita acara penyitaan tidak
ada tanda tangan dari saksi Abdoel Proko selaku pemilik barang.
Berita Acara Penyitaan (barang bukti) oleh penyidik tanggal 16 Januari 2025
pukul 11.00 Wib, berupa 1 buah flashdisk berisi rekaman CCTV kejadian perkara
pengeroyokan. Tidak ada tanda tangan dari saksi pelapor Azhar Suryansyah
Machfuddin selaku pemilik barang.
Berita Acara Pemeriksaan Introgasi saksi (pelapor) Azhar Suryansyah Machfuddin
pada hari kamis tanggal 14 Januari 2025 pukul 15.30 Wib, terdapat 3 berkas yang
bervariasi bentuknya yakni (a). ada berkas BAP yang sebagian diparaf oleh yang
diambil keterangan tetapi Tidak ada tanda tangan dari penyidik pembantu yang
mengambil keterangan. (b) ada berkas BAP yang Parafnya hanya satu dan tanda
tangan oleh yang diambil keterangan. Ada tanda tangan penyidik pembantu yang
mengambil keterangan. kemudian (c) ada berkas BAP yang diparaf sebagian dan
tanda tangan dari yang diambil keterangan. Ada tanda tangan penyidik dan
penyidik pembantu yang mengambil keterangan. Ini tidak jelas yang mana yang sah
..?
Berita Acara Pemeriksaan saksi (korban) Tjejep Yasien, tanggal 29 Januari 2025
Pukul 10.30 Wib, yang di paraf hanya saat menjelaskan mengenai kronologis,
sementara tanya jawab antara saksi Tjejep Yasien dengan penyidik tidak ada
Parafnya.
Menurut Rossa JPU tidak meneliti berkas perkara dengan baik. “seharusnya JPU
menolak berkas pelimpahan oleh penyidik karena Berkas Perkara yang lengkap,
Tindakan JPU menerima berkas yang tidak lengkap tersebut melanggar pasal 110
ayat (2) dan pasal 138 ayat (2)”. Ungkap Rossa
Berikut 16 Berkas lainnya yang dinilai oleh Rossa cacat formil.
1. Saksi (pelapor) Azhar Suryansyah Machfuddin, diambil keterangannya pada hari
Kamis 14 Januari 2025 pukul 15.30 Wib, sedangkan Surat Perintah Tugas
Penyidikan Nomor : SP-Gas/200/I/RES.1.6/2025/Satreskrim, baru dikeluarkan
kepada Penyidik pada tanggal 15 Januari 2025. Hal ini membuktikan berita acara
pemeriksaan sudah dibuatkan sebelum ada perintah tugas.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINSIDIK/22/I/RES.1.6/2025/SATRESKRIM
dikeluarkan pada 16 Januari 2025. Membuktikan bahwa baru dibenarkan melakukan
penyidikan atas diri Tersangka atau Terdakwa.
3. Surat Penetapan Tersangka atas diri Nikson dikeluarkan pada16 Januari 2025
dengan Nomor : STAP/21/I/RES.1.6/2025/SATRESKRIM artinya Nikson membuktikan
bahwa status Tersangkanya sudah ditetapkan lebih dulu, sebelum diperiksa.
4. Surat Perintah Penangkapan atas diri Tersangka Nikson Nomor : SPRIN
KAP/18/I/RES.1.6/2025/SATRESKRIM dikeluarkan pada 16 Januari 2025.
5. Berita Acara Penggeledahan Rumah/Gudang/Tempat-tempat tertutup lainnya
dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2025 pukul 11.00 Wib.
6. Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRINTA/29/I/RES.1.6/2025/SATRESKRIM
dikeluarkan pada hanya ditulis bulan Januari 2025 tanpa tanggal.
7. Surat Tanda Penerimaan menyita tanpa Nomor Surat atas satu jaket lengan
panjang berwarna krem, satu kemeja lengan panjang warna putih dibuat pada 08
Nopember 2024. artinya tanda terima penyitaan tidak sama dengan surat perintah
penyitaan, tanggal bulan dan tahun berbeda.
8. Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang bukti dibuat pada
tanggal 16 Januari 2025 pukul 11.10 Wib.
9. Surat Tanda Terima Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa
Penuntut Umum Ke Pengadilan Negeri Surabaya 14 April 2025 atas nana Terdakwa
Nikson tidak lengkap karena tidak ada nama dan tanda ada tangan penerima
berkas.
10. Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti dari Jaksa Penuntut Umum ke
Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2025 tanpa ada tanda tangan
penerima barang bukti.
11. Surat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti
tanggal 14 Maret 2025, tidak ada Nomor Register dan tidak ditulis barang bukti
apa yang diterima.
12. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Nomor : PDM.1887/M.5.10/Eku.2/03/2025, dikeluarkan 14 Maret 2025,
sedangkan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan
Negeri Surabaya Nomor : 21/I/RES.1.6/2025/SATRESKRIM dikirim 16 Januari 2025.
13. Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : PRINT
1888/M.5/10.3/Eku.2/03/2025 dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2025, sejak 14
Maret 2025 hingga 02 April 2025 di Rutan kelas 1 Surabaya 20 hari.
14. Surat Perpanjangan Penahanan atas nama Nikson Nomor : 577/M.5.10.3/Eku.1/01/2025,
dikeluarkan pada 24 Januari 2025. Tidak ada dalam berkas pelimpahan di
Pengadilan Negeri Surabaya.
15. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
477/PenPid.B-Han/2025/PN Sby, dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2025, mengenai
perpanjangan masa tahanan dari Penuntut Umum Nomor : B.153/M.5.10.3/Eku/03/2025
tanggal 21 Maret 2025 yang diajukan pada tanggal yang sama.
16. Terdapat catatan ketidaklengkapan berkas dan kesalahan dalam aplikasi e
Berpadu (elektronik berkas pidana terpadu) yang diupload oleh Jaksa Penuntut
Umum membuktikan berkas yang tidak lengkap atau janggal.
17. Surat kepada Direktur Rumah Sakit PHC Surabaya, Jl Prapat Kurung Selatan No
1 Surabaya dari Kepala SPKT Polrestabes Surabaya Nomor : R/22/I/KES.3/RESKRIM/SPKT
Polrestabes Surabaya, tidak ada tanggal hanya tertulis Januari 2025, hasil
visum dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 23.00 Wib, tetapi
pemeriksaan terhadap korban Tjejep Yasien pada tanggal 14 Januari 2025 pukul
23.43 Wib.
"Ini satu fakta hukum yang berbahaya dalam proses penegakan hukum yang
sedang disidangkan saat ini, dan melanggar hak asasi manusia khususnya hak
Terdakwa Nikson. Keberatan Terdakwa Nikson ini beralasan sebagaimana tertuang
di dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991,tanggal 16 September
1993 yang pada pokoknya menyatakan "Jika Jaksa Penuntut Umum dalam membuat
dakwaan tidak sesuai lalu kemudian dakwaan itu selanjutnya dijadikan dasar
pemeriksaan di pengadilan, maka dakwaan juga tidak sah (tidak dapat diterima),"
tegas pengacara Rossa di ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri Surabaya. (ban)