 |
| Ketua Komisi D DPRD Surabaya dr Akmarawita Kadir dan BEM UNAIR |
Surabaya-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga ( UNAIR ) Surabaya, yang membawa semangat “Kawal APBD 2025” mendapat apresiasi dari Komisi D DPRD Kota Surabaya.
Tujuannya adalah, menyampaikan beberapa temuan dan masukan kepada Pemerintah Kota Surabaya baik unsur eksekutif maupun legislatif, khususnya untuk Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Hal tersebut disampaikan oleh dr. Akmarawita Kadir Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, setelah rapat dengar pendapat (hearing) dengan beberapa pihak. Yakni Badan Eksekutif (BEM) Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Airlangga Surabaya dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan jajarannya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya dr. Akmarawita Kadir menjelaskan, ini sebagai tindak lanjut dari agenda seminar yang dilaksanakan oleh BEM FEB Unair bertajuk “Kawal APBD 2025” dengan tema “Kawal Anggaran Pendidikan". Dari situlah muncul beberapa temuan dan masukan untuk pemerintah agar, ada pemerataan segala aspek untuk anggaran pendidikan.
“Kami di Komisi D DPRD Surabaya sangat mengapresiasi program BEM FEB Unair. Memang kami di legislatif memiliki tiga fungsi diantaranya, anggaran, perda dan pengawasan. Nah, dalam pengawasan itu, kami bisa mengikutsertakan partisipasi aktif dari akademisi. Salah satunya dari BEM ini,” kata Akmarawita, Senin (3/11/2025).
Menurut dia, presentasi yang dilakukan oleh BEM FEB Unair tadi sangat luar biasa, karena bisa mengumpulkan data terkait, pemerataan pendidikan dari berbagai aspek. Apakah benar-benar sudah merata atau memang belum. Padahal, APBD Kota surabaya 2025 ini sebenarnya sudah cukup besar yakni sekitar 2.5 triliun.
Akmarawita merasakan bahwa, pemerataan pendidikan di Kota Surabaya memang belum optimal, untuk yang dirasakan memang belum optimal. Untuk itu, perlu di optimalkan kembali contohnya, sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Meskipun, peraturan Menteri Pendidikan bahwa, semua sekolah harus menerima anak-anak inklusi, terutama yang disabilitas.
Akan tetapi, kenyataannya sarana dan prasarananya masih sedikit yang mendukung anak-anak tersebut. Hal ini menjadi satu resiko bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk memperkuat fasilitasnya.
Ia menyarankan, agar dari proses pendataan, bisa diketahui sekolah mana yang disabilitasnya sering muncul. Nah, itu fasilitasnya diprioritaskan. Secara umum, seluruh Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh BEM FEB Unair. Para legislator ini sepakat ada gerakan bersama mengawal APBD Kota Surabaya.
“Karena memang sekecil apapun anggaran dari APBD memang harus kita pertanggungjawabkan dan kami sangat sepakat dengan adanya masukan-masukan dari BEM FEB Unair," ungkapnya.(Adv/Ham)