SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus
menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat melalui
program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Upaya tersebut dijalankan melalui
dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kolaborasi dengan
berbagai pemangku kepentingan.
Atas komitmen tersebut, Pemkot Surabaya berhasil
meraih Penghargaan Terbaik I Kategori Pemerintah Daerah dengan Dukungan APBD
Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tertinggi dalam ajang Expo Konstruksi
Jawa Timur 2026 yang digelar di Grand City Convex Hall, Selasa (9/6/2026).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pembangunan
Kota Pahlawan tidak dapat hanya mengandalkan APBD. Karena itu, pemkot terus
memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung percepatan
pelaksanaan program Rutilahu. Kolaborasi tersebut melibatkan sejumlah lembaga,
di antaranya Yayasan Buddha Tzu Chi, Ciputra, Pakuwon, Baznas Surabaya, Bangga
Surabaya Peduli, dan Nurul Hayat. "Negara tidak akan kuat jika hanya
pemerintah yang bergerak. Tapi hari ini dibuktikan, kekuatan gotong royong bisa
menjadi satu kesatuan besar," ujar Wali Kota Eri, Rabu (17/6/2026).
Berdasarkan data Pemkot Surabaya, saat ini terdapat sekitar 7.196 unit rumah tidak layak huni yang masih membutuhkan penanganan. Untuk itu, Pemkot Surabaya menargetkan seluruh persoalan tersebut dapat diselesaikan dalam dua tahun ke depan. "Tahun 2026 ini kita selesaikan 3.242 unit. Sisanya sekitar 3.896 unit akan kita rampungkan di tahun 2027. Harapannya, dalam dua tahun ke depan Rutilahu di Surabaya sudah selesai 100 persen," tuturnya.
Untuk mendukung target tersebut, sebanyak 2.240 unit
rumah akan diperbaiki melalui APBD Kota Surabaya. Sementara 1.002 unit lainnya
akan ditangani melalui pendanaan non-APBD atau dukungan CSR. Selain itu,
terdapat bantuan stimulan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
(PKP) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 200
unit.
Wali Kota Eri menjelaskan perbaikan Rutilahu
difokuskan pada komponen utama rumah, seperti atap, lantai, dinding, dan
jamban. Program tersebut diprioritaskan bagi warga ber-KTP Surabaya yang masuk
dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki status lahan yang
sah serta tidak dalam sengketa. "Sasaran penerima adalah warga ber-KTP
Surabaya yang masuk dalam data desil 1-5 dengan status lahan yang sah atau
tidak dalam sengketa," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Iman Kristian
menegaskan penanganan Rutilahu menjadi salah satu fokus utama Pemkot Surabaya
dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. "Di Surabaya kawasan
kumuhnya sudah berkurang. Jadi salah satu atensi Pemkot Surabaya adalah untuk
penanganan rutilahunya," ujar Iman.
Menurut Iman, penghargaan RTLH yang diterima Surabaya,
menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemkot dalam menghadirkan hunian yang
lebih layak bagi masyarakat. Selain itu, penghargaan itu juga menunjukkan
keberhasilan pemkot dalam membangun kolaborasi lintas sektor dalam mendukung
program Rutilahu. "Termasuk melibatkan berbagai sektor untuk penanganan
Rutilahu ini," katanya.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pemkot Surabaya
menargetkan perbaikan 3.242 unit rumah pada 2026. Jumlah tersebut terdiri atas
2.240 unit yang dibiayai melalui APBD dan 1.002 unit yang didukung melalui
sumber pendanaan non-APBD. "Di tahun 2026 ini kita ada rencana sekitar
3.242 unit yang akan dilaksanakan di Kota Surabaya dengan APBD-nya ada di 2.240
dan non-APBD-nya ada 1.002," jelasnya.
Iman juga menggarisbawahi bahwa program Rutilahu tidak
hanya mengandalkan APBD, tetapi juga mendapat dukungan dari berbagai pihak
melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Keterlibatan sektor
swasta, organisasi sosial, hingga lembaga kemanusiaan dinilai menjadi faktor
penting dalam mempercepat penanganan Rutilahu di Surabaya. "Jadi program
Rutilahu tidak hanya dihandle oleh dana APBD Surabaya, tapi juga ada dana
CSR," katanya.
Selain dukungan dari APBD dan CSR, program tersebut
juga memperoleh bantuan dari pemerintah pusat melalui BSPS Kementerian PKP.
Saat ini, bantuan yang telah teralokasi mencapai 200 unit rumah dan masih
berpotensi bertambah sesuai kebijakan pemerintah pusat. "Kalau dari BSPS,
saat ini 200 unit," tambahnya.
Iman juga menjelaskan penerima program Rutilahu harus
memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Selain masuk dalam
kelompok desil 1-5 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),
calon penerima juga wajib memiliki legalitas lahan yang jelas dan dapat
dibuktikan secara administratif. "Punya sertifikat, terus punya alas hak,
alas hak itu bisa berupa sewa kepada siapa atau IPT dan semacamnya,"
tuturnya.
Karena itu, Pemkot Surabaya tidak dapat melakukan
perbaikan terhadap bangunan yang berdiri di atas lahan ilegal. Kebijakan
tersebut diterapkan untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada warga
yang memenuhi ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Jadi alas haknya harus jelas dulu, (bangunan) tidak boleh (berdiri) di
tanah ilegal," tegasnya.
Terkait target jangka panjang, Iman mengatakan bahwa
Wali Kota Eri Cahyadi menargetkan seluruh usulan perbaikan Rutilahu dapat
diselesaikan pada 2027. Saat ini, jumlah usulan yang tercatat mencapai sekitar
7.100 unit rumah dan akan ditangani secara bertahap dalam dua tahun ke depan.
"Akhir 2026 kita handle sekitar 3.200 (unit),
mungkin tahun 2027 sekitar 3.800 (unit). Jadi, harapannya dalam dua tahun ini
sudah clear untuk urusan Rutilahu di Surabaya," ungkapnya.
Ke depan, DPRKPP Surabaya berharap semakin banyak
perusahaan maupun lembaga yang berpartisipasi melalui program CSR sehingga
cakupan penanganan Rutilahu dapat semakin luas dan cepat. "Kalau
harapannya kita semakin banyak (stakeholder) yang terlibat, CSR yang
terlibat," ujar Iman.
Di sisi lain, Iman kembali menegaskan tujuan utama
program Rutilahu tetap berfokus pada penyediaan hunian yang sehat, aman, dan
layak bagi masyarakat. Melalui program tersebut, Pemkot Surabaya berharap
kualitas hidup warga dapat meningkat seiring membaiknya kondisi tempat tinggal
mereka.
"Target kita menyediakan hunian yang layak untuk
warga. Sebelumnya mungkin tidak ada pencahayaan alami, kurang sehat, dan
lantainya masih berupa tanah. Intinya membuat hunian lebih layak konsepnya
kalau dari kami," pungkasnya. (ADV)