.jpg.jpeg)
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Upaya tersebut dijalankan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Atas komitmen tersebut, Pemkot Surabaya berhasil meraih Penghargaan Terbaik I Kategori Pemerintah Daerah dengan Dukungan APBD Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tertinggi dalam ajang Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 yang digelar di Grand City Convex Hall, Selasa (9/6/2026).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pembangunan Kota Pahlawan tidak dapat hanya mengandalkan APBD. Karena itu, pemkot terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung percepatan pelaksanaan program Rutilahu. Kolaborasi tersebut melibatkan sejumlah lembaga, di antaranya Yayasan Buddha Tzu Chi, Ciputra, Pakuwon, Baznas Surabaya, Bangga Surabaya Peduli, dan Nurul Hayat.
"Negara tidak akan kuat jika hanya pemerintah yang bergerak. Tapi hari ini dibuktikan, kekuatan gotong royong bisa menjadi satu kesatuan besar," ujar Wali Kota Eri, Rabu (17/6/2026).
Berdasarkan data Pemkot Surabaya, saat ini terdapat sekitar 7.196 unit rumah tidak layak huni yang masih membutuhkan penanganan. Untuk itu, Pemkot Surabaya menargetkan seluruh persoalan tersebut dapat diselesaikan dalam dua tahun ke depan.
"Tahun 2026 ini kita selesaikan 3.242 unit. Sisanya sekitar 3.896 unit akan kita rampungkan di tahun 2027. Harapannya, dalam dua tahun ke depan Rutilahu di Surabaya sudah selesai 100 persen," tuturnya .
.jpg.jpeg)
Untuk mendukung target tersebut, sebanyak 2.240 unit rumah akan diperbaiki melalui APBD Kota Surabaya. Sementara 1.002 unit lainnya akan ditangani melalui pendanaan non-APBD atau dukungan CSR. Selain itu, terdapat bantuan stimulan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 200 unit.
Wali Kota Eri menjelaskan perbaikan Rutilahu difokuskan pada komponen utama rumah, seperti atap, lantai, dinding, dan jamban. Program tersebut diprioritaskan bagi warga ber-KTP Surabaya yang masuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki status lahan yang sah serta tidak dalam sengketa.
"Sasaran penerima adalah warga ber-KTP Surabaya yang masuk dalam data desil 1-5 dengan status lahan yang sah atau tidak dalam sengketa," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Iman Kristian menegaskan penanganan Rutilahu menjadi salah satu fokus utama Pemkot Surabaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
"Di Surabaya kawasan kumuhnya sudah berkurang. Jadi salah satu atensi Pemkot Surabaya adalah untuk penanganan rutilahunya," ujar Iman.
.jpg.jpeg)
Menurut Iman, penghargaan RTLH yang diterima Surabaya, menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemkot dalam menghadirkan hunian yang lebih layak bagi masyarakat. Selain itu, penghargaan itu juga menunjukkan keberhasilan pemkot dalam membangun kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program Rutilahu. "Termasuk melibatkan berbagai sektor untuk penanganan Rutilahu ini," katanya.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pemkot Surabaya menargetkan perbaikan 3.242 unit rumah pada 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 2.240 unit yang dibiayai melalui APBD dan 1.002 unit yang didukung melalui sumber pendanaan non-APBD.
"Di tahun 2026 ini kita ada rencana sekitar 3.242 unit yang akan dilaksanakan di Kota Surabaya dengan APBD-nya ada di 2.240 dan non-APBD-nya ada 1.002," jelasnya.
Iman juga menggarisbawahi bahwa program Rutilahu tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga mendapat dukungan dari berbagai pihak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Keterlibatan sektor swasta, organisasi sosial, hingga lembaga kemanusiaan dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan Rutilahu di Surabaya. "Jadi program Rutilahu tidak hanya dihandle oleh dana APBD Surabaya, tapi juga ada dana CSR," katanya.
.jpg.jpeg)
Selain dukungan dari APBD dan CSR, program tersebut juga memperoleh bantuan dari pemerintah pusat melalui BSPS Kementerian PKP. Saat ini, bantuan yang telah teralokasi mencapai 200 unit rumah dan masih berpotensi bertambah sesuai kebijakan pemerintah pusat. "Kalau dari BSPS, saat ini 200 unit," tambahnya.
Iman juga menjelaskan penerima program Rutilahu harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Selain masuk dalam kelompok desil 1-5 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), calon penerima juga wajib memiliki legalitas lahan yang jelas dan dapat dibuktikan secara administratif. "Punya sertifikat, terus punya alas hak, alas hak itu bisa berupa sewa kepada siapa atau IPT dan semacamnya," tuturnya.
Karena itu, Pemkot Surabaya tidak dapat melakukan perbaikan terhadap bangunan yang berdiri di atas lahan ilegal. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang memenuhi ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. "Jadi alas haknya harus jelas dulu, (bangunan) tidak boleh (berdiri) di tanah ilegal," tegasnya.
.jpg.jpeg)
Terkait target jangka panjang, Iman mengatakan bahwa Wali Kota Eri Cahyadi menargetkan seluruh usulan perbaikan Rutilahu dapat diselesaikan pada 2027. Saat ini, jumlah usulan yang tercatat mencapai sekitar 7.100 unit rumah dan akan ditangani secara bertahap dalam dua tahun ke depan.
"Akhir 2026 kita handle sekitar 3.200 (unit), mungkin tahun 2027 sekitar 3.800 (unit). Jadi, harapannya dalam dua tahun ini sudah clear untuk urusan Rutilahu di Surabaya," ungkapnya.
Ke depan, DPRKPP Surabaya berharap semakin banyak perusahaan maupun lembaga yang berpartisipasi melalui program CSR sehingga cakupan penanganan Rutilahu dapat semakin luas dan cepat. "Kalau harapannya kita semakin banyak (stakeholder) yang terlibat, CSR yang terlibat," ujar Iman.
Di sisi lain, Iman kembali menegaskan tujuan utama program Rutilahu tetap berfokus pada penyediaan hunian yang sehat, aman, dan layak bagi masyarakat. Melalui program tersebut, Pemkot Surabaya berharap kualitas hidup warga dapat meningkat seiring membaiknya kondisi tempat tinggal mereka.
"Target kita menyediakan hunian yang layak untuk warga. Sebelumnya mungkin tidak ada pencahayaan alami, kurang sehat, dan lantainya masih berupa tanah. Intinya membuat hunian lebih layak konsepnya kalau dari kami," pungkasnya. (ADV)