Waket DPRD Jatim Tjutjuk Soenarjo : Indonesia Terseret Arus Paradoksal


Ir. Tjutjuk Sunario, M.M
SURABAYA- Indonesia memang sedang terjebak iklim politik ‘pancarobah’, yang sebagaimana pula situasi alam dan cuaca yang cenderung tak bersahabat ini. Umumnya di kalangan manusia Jawa, hal itu disebut ‘Salah Mongso’.“Jujur saja, Indonesia secara umum dilanda kebijakan politik dan perekonomian yang sifatnya paradoksal alias salah mongso,” ungkap Ir. Haji Tjutjuk |Soenarjo, selaku Wakil Ketua DPRD Jatim.

Iklim salah mongso dalam percaturan alam dan lingkungan negeri kita ini, ternyata bernuansa sama dengan situasi politik, sosial, ekonomi, hukumdan keamanan selama ini. Tepatnya, sekitar 4-5 semester.Situasi sosial dan politik yang salah mongso alias paradoksal ini bisa disimak dari berbagai kebijakan Pemerintah dalam menata kehidupan bernegara dan berbangsa yang beradab, sebutlah mulai soal ideologi Pancasila. Kini seakan Pancasila bukan lagi dasar negara, sejak dikategorilan dalam Empat Pilar.

Menurut Penasehat Fraksi Partai Gerindra itu, paling mencolok dan dirasakan oleh rakyat adalah soal dualisme partai dan dibukanya kran impor pangan sehingga rakyat secara tak langsung dilemahklan mentalnya dalam bertani, berkebun dan berladang yang sekialigus menghargai hasil budidaya dayanya sendiri. “Nah, di sinilah kita butuh sosok negarawan yang kuat dan bijak untuk mengantisipasinya,” tutur Tjutjuk Sunarjo saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.Salah mongso lain terkiat isu pergerakan protesnya kaum kritis yang berbarengan dengan Gerakan 212 tahun 2016, tiba-tiba Pemerintah lewat Polri mendakwakan adanya ‘tudingan makar dan kudeta” kepada Rahmawati Soekarno dkk.

Dan panasnya isu Penistaan Agama oleh Cagub Ahok yang kini memasuki persidangan ke 15 dibela secara ‘paradoksal’ oleh pihak Pemerintah, padahal jelas Fatwa MUI dan Yurisprodensinya. Itu berarti betul betul menunjukkan gejala pradoksal radikal, oleh karenanya hal hal demikian harus segera dihentikan dan sangat tidak produktif bagi wawasan kebangsaan buat rakyat Indonesia.

“Di sititulah, kenegarawanan Prabowo Subianto diperlukan untuk mengimbangi psiko sosial bangsa yang menggemuruh di dalam dadanya. Dan alhamdulillah warningnya Pendiri Partai Gerindra didengarkan dengan baik oleh Presiden Joko Widodo sehingga salah mongso atau paradoksal itu tidak menimbulkan gejolak nasional,” papar Tjutjuk yang berharap para elite negeri ini menahan diri dan fokus memakmurkan rakyat, sembarui bertahap menata kembali segala hal yang cenderung paradoksal, termasuk isu neo komunis dan neo nasakom yang seakan ‘diperkenankan’ meski melanggar Tap MPRS No 25 tahun 1966.

Paradoksal di bidang hukum, juga tampak mencolok di mana-mana, adakah rakyat yang tidak berceloteh adanya gejala ‘tebang pilih’ sebagai perlakuan hukum dari kalangan Rejim Penguasa. Ya setidaknya diskusi ILC di Tv One adalah hal fakta yang membuka mata bagi wacana rakyat dari sisi hukum, di mana paradoksal tergambarkan nyata, mulai penanganan isu terorisme, tipikor, kriminalitas dan penyelundupan berbagai hasil industri, narkoba, hasil bumi, hasil kehutanan sampai hasil kelautan dan pertambangan.

“Saya terus terang sangat berharap, Pemerintah kini saatnya wajib menghentikan pola paradoksal dan berjalan sesuai aturan main manajemen dan regulasi yang baku, “anjur Tjutjuk Sunarjo yang dalam jangka menengah berharap nasib rakyat terentas lebih baik lagi secara umum, termasuk Jatim di kawasan kaum Mataraman dan Maduranan. (mashur)

Posting Komentar

0 Komentar