BATULICIN - Pembangunan infrastruktur pemukiman yang
melibatkan CSR perusahaan secara berkelanjutan turut menjadi
perhatian Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya. Meski itu, besarnya peran swasta di daerah Tanah Bumbu menjadi alasan Pemerintah
pusat untuk melihat sejauhmana kerjasama itu dibangun.
Melalui kerjasama berkelanjutan ini Pemerintah Daerah akan diuntungkan akibat dari keterbatasan anggaran dalam rencana meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pemukiman yang diharapkan masyarakat. Hal ini dikatakan Kepala Bappeda Rahmadi usai pertemuan acara kerjasama pihak multi CSR kegiatan Cipta Karya di Kabupaten Tanah Bumbu Jumat (10/08/17) du Aula Bappeda Kelurahan Gunung Tinggi.
Melanjutkan kata pihak Dirjen Cipta Karya itu, Rahmadi mengungkapkan. Dimata Pemerintah pusat hal itu adalah sesuatu yang menarik. Sebab peluang untuk bekerjsama dengan CSR secara berkelanjutan selama ini belum pernah ada.
Sementara ini paparnya, CSR masih berjalan sendiri tanpa terkoordinasi,hanya sebatas jangka pendek.Kedepannya diharapkan akan dilakukan pola jangka panjang. "Keuntungan lainnya CSR perusahaan tidak hanya membangun output saja tapi bagaimana membina masyarakatnya bagaimana output bisa berkembang menjadi berhasil guna, "jelasnya.
Sebagai bukti katanya, Tanah Bumbu sudah melakukan kerjasama berkelanjutan antara CSR perusahaan setempat yakni PT. BIB dengan BPSPAM."Dua perusahaan itu telah merencanakan pembangunan instalasi air minum lengkap dengan jaringan 13 desa.Sedangkan prioritas nya akan menyelesaikan sekitar 4 desa di tahun 2018, "imbuhnya.
Dia menambahkan, terkait peran CSR itu maka RPJM dan RKPD akan menjadi bahan informasi yang akan di beri kepada CSR perusahaan. "RPJM dan RKPD akan kita informasikan sampai dengan hasil Musrenbang mulai tingkat desa sampa ke kecamatan kepada pihak CSR terkait upaya memenuhi harapan masyarakat,"sebutnya.
Menurutnya, dalam Musrenbang itu banyak usulan namun tidak semuanya Pemerintah biayai. Sebagai contoh pembangunan Pamsimas, daerah hanya mampu membiayai kurang 10 % dari projek yang ada.Mengingat pihak pusat hanya mampu membiayai sekitar 15% sampai 20 %.
Artinya ada 80 persen tidak bisa di biayai , maka itu kita minta dukungan dari CSR guna menambah pendanaan agar lebih cepat tercapai target 100% air minum itu,"pungkasnya. (MC/ADV/MAIYA)
Melalui kerjasama berkelanjutan ini Pemerintah Daerah akan diuntungkan akibat dari keterbatasan anggaran dalam rencana meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pemukiman yang diharapkan masyarakat. Hal ini dikatakan Kepala Bappeda Rahmadi usai pertemuan acara kerjasama pihak multi CSR kegiatan Cipta Karya di Kabupaten Tanah Bumbu Jumat (10/08/17) du Aula Bappeda Kelurahan Gunung Tinggi.
Melanjutkan kata pihak Dirjen Cipta Karya itu, Rahmadi mengungkapkan. Dimata Pemerintah pusat hal itu adalah sesuatu yang menarik. Sebab peluang untuk bekerjsama dengan CSR secara berkelanjutan selama ini belum pernah ada.
Sementara ini paparnya, CSR masih berjalan sendiri tanpa terkoordinasi,hanya sebatas jangka pendek.Kedepannya diharapkan akan dilakukan pola jangka panjang. "Keuntungan lainnya CSR perusahaan tidak hanya membangun output saja tapi bagaimana membina masyarakatnya bagaimana output bisa berkembang menjadi berhasil guna, "jelasnya.
Sebagai bukti katanya, Tanah Bumbu sudah melakukan kerjasama berkelanjutan antara CSR perusahaan setempat yakni PT. BIB dengan BPSPAM."Dua perusahaan itu telah merencanakan pembangunan instalasi air minum lengkap dengan jaringan 13 desa.Sedangkan prioritas nya akan menyelesaikan sekitar 4 desa di tahun 2018, "imbuhnya.
Dia menambahkan, terkait peran CSR itu maka RPJM dan RKPD akan menjadi bahan informasi yang akan di beri kepada CSR perusahaan. "RPJM dan RKPD akan kita informasikan sampai dengan hasil Musrenbang mulai tingkat desa sampa ke kecamatan kepada pihak CSR terkait upaya memenuhi harapan masyarakat,"sebutnya.
Menurutnya, dalam Musrenbang itu banyak usulan namun tidak semuanya Pemerintah biayai. Sebagai contoh pembangunan Pamsimas, daerah hanya mampu membiayai kurang 10 % dari projek yang ada.Mengingat pihak pusat hanya mampu membiayai sekitar 15% sampai 20 %.
Artinya ada 80 persen tidak bisa di biayai , maka itu kita minta dukungan dari CSR guna menambah pendanaan agar lebih cepat tercapai target 100% air minum itu,"pungkasnya. (MC/ADV/MAIYA)