Program Pemkot Surabaya 'Dandan Omah' DPRD Menilai Banyak Plusnya





Surabaya- Program 'Dandan Omah' yang digagas oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuai respon positif dari Anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun. Program yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada tanggal 31 Maret 2022 lalu itu, dinilai oleh John sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Kota Pahlawan. 


John mengatakan, program Dandan Omah yang digagas oleh pemkot ini mempunyai nilai plus tersendiri. Yaitu menyerap warga sekitar sebagai tenaga kerja yang melakukan renovasi rutilahu. 


"Jadi program Dandan Omah yang digagas oleh Pak Wali Kota Eri Cahyadi itu sebelumnya ditanggapi biasa-biasa saja oleh masyarakat, namun pada saat pelaksanaan dan tukang yang mengerjakan warga setempat, itu menjadi sebuah nilai plus," kata John Kamis, (14/4/2022). 


Selain itu, John juga menilai kalau bahan bangunan yang dipakai untuk merenovasi rutilahu tidak kalah kualitasnya dengan kualitas material yang digunakan untuk membangun gedung seperti apartemen, perumahan elit, mal dan lain sebagainya. Dikarenakan kualitas renovasi rutilahu yang dilakukan oleh pemkot bagus, John mengungkapkan, banyak warga yang berbondong-bondong ingin mengajukan rutilahu.


Ia menyampaikan, meskipun menuai respon positif, program Dandan Omah perlu dilakukan evaluasi dan dan sosialisasi kepada masyarakat melalui lurah dan camat agar bantuan rutilahu bisa tepat sasaran. "Jadi pernah ada warga yang datang ke saya meminta untuk dilakukan bangun rumah, bukan renovasi rutilahu. Ini harus disosialisasikan di setiap rayonnya dan dikomunikasikan agar warga tidak salah paham," ujarnya.


Program Padat Karya Rutilahu Pemkot Surabaya tahun 2022, Pemkot Surabaya menyasar 800 rumah dengan prioritas MBR yang lokasinya tersebar di 154 kelurahan se-Surabaya. Setiap satu unit rumah yang dibedah, melibatkan 4 orang warga dengan estimasi pekerjaan selama 20 hari. Selain itu, kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satu unit rumah juga diprioritaskan belanja di toko galangan sekitar.


Sedangkan untuk anggaran tiap unit rumah, pemkot menganggarkan sebesar Rp 35 juta. Jika ditotal dari 800 titik sasaran di 154 kelurahan, maka program Rutilahu pada tahun 2022 menyerap sebanyak 3.200 tenaga kerja warga Surabaya. Dengan demikian, maka perputaran ekonomi kerakyatan dalam program ini di tahun 2022 mencapai Rp 28 miliar.


John memastikan, pelaksanaan pembangunan rutilahu berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran Rp 28 miliar dapat tersalurkan seluruhnya tanpa adanya penyelewengan dana. "Jadi nilai yang sudah ditetapkan oleh wali kota itu sebetulnya sangat mudah diawasi dari segi kualitas bahan bangunan, begitu dengan gaji yang diberikan tenaga kerja bangunan. Kami dari legislatif tentu sangat mudah mengetahui jika ada penyelewengan dana," urainya.

 

John menambahkan, ada beberapa catatan lain yang perlu diperhatikan oleh Pemkot Surabaya, yakni soal estimasi waktu kepastian eksekusi renovasi rutilahu. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pemkot Surabaya mengubah timetable eksekusi sehingga dapat dilakukan lebih cepat. 


"Program yang diterima oleh masyarakat itu responnya sudah sangat positif dan bagus. Hanya waktu setelah survey hingga renovasi yang belum jelas, mungkin itu perlu diperbaiki sistem target waktunya," tuturnya. 


Terkait waktu renovasi, Wali Kota Eri Cahyadi sependapat dengan John Thamrun. Ia mengaku, saat ini kesulitan yang dialami oleh Pemkot Surabaya adalah ketika survey ditemukan ada rumah yang berdiri di atas lahan bukan milik pribadi.


John menambahkan, ada beberapa catatan lain yang perlu diperhatikan oleh Pemkot Surabaya, yakni soal estimasi waktu kepastian eksekusi renovasi rutilahu. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pemkot Surabaya mengubah timetable eksekusi sehingga dapat dilakukan lebih cepat. 


"Program yang diterima oleh masyarakat itu responnya sudah sangat positif dan bagus. Hanya waktu setelah survey hingga renovasi yang belum jelas, mungkin itu perlu diperbaiki sistem target waktunya," tuturnya. 


Terkait waktu renovasi, Wali Kota Eri Cahyadi sependapat dengan John Thamrun. Ia mengaku, saat ini kesulitan yang dialami oleh Pemkot Surabaya adalah ketika survey ditemukan ada rumah yang berdiri di atas lahan bukan milik pribadi.


Mengatasi masalah ini, Wali Kota Eri mengatakan, ia melakukan perubahan Peraturan Wali Kota (Perwali), agar intervensi untuk warga MBR bisa tepat sasaran. "Maka dari itu kita harus membuat terobosan, ketika rumah itu berdiri di lahannya PT KAI atau BBWS, tapi warga tersebut KTPnya sesuai alamat itu, ya nggak apa kita berikan intervensi," kata Wali Kota Eri Cahyadi. 


Ia berpesan kepada warga Kota Surabaya untuk memberi tahu ketika ada warga yang kesusahan dan membutuhkan bantuan, salah satunya rutilahu. Ketika informasi masuk, maka anggaran dari Pemkot Surabaya untuk warga bisa tepat sasaran. Wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu menargetkan, ada 2.150 sisa dari 3.450 rutilahu yang diusulkan dari 154 kelurahan di Kota Surabaya akan dituntaskan pada 2023 mendatang. 


"Jadi yang penting panjenengan punya rasa empati, kekeluargaan yang sangat kuat, sehingga kampungnya bisa dijaga bersama-sama. Jadi ayo dikuatkan kembali, per RT dan Dasawisma, sehingga nanti dapat diketahui mana yang stunting, mana yang rutilahu dan lain sebagainya," pungkasnya. (Ham)








Posting Komentar

0 Komentar