Wali Kota Eri Warning ASN Pemkot Surabaya




Surabaya- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberangkatkan 30 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di kelurahan dan kecamatan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) untuk ikut Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) Angkatan XXI di Prigen, Jawa Timur. Dalam pembukaan PKP itu juga dihadiri oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya di Graha Sawunggaling.


Sebelum mengikuti pelatihan PKP Angkatan XXI di Prigen, para peserta mendapat pesan khusus dari Wali Kota Eri Cahyadi. Isi pesan itu salah satunya adalah pentingnya pegawai lingkup Pemkot Surabaya yang bertugas di kecamatan dan kelurahan, bisa memberikan solusi ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan. 


"Khususnya bagi yang ikut PKP hari ini, saya ingatkan sekali lagi, kecamatan dan kelurahan itu adalah ujung tombak dari Pemkot Surabaya," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Senin ( 4/7/2022).


Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, beban tugas jajarannya di kecamatan, kelurahan, dinas dan bagian tidak ada bedanya. Karena selama menjabat sebagai wali kota, ia ingin pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan cara gotong royong, inovatif dan solutif ketika ada masyarakat membutuhkan bantuan. 


Dia juga menekankan kepada setiap Camat, Lurah dan Kepala PD serta jajarannya, jangan sampai ada yang terpengaruh dengan kepentingan politik. Dia juga tak segan menindak tegas jajarannya apabila tidak menerapkan amanahnya dan ikut - ikutan soal politik.  


"Kalau di posisi kelurahan tidak bisa menjawab minta tolong ke kecamatan, kalau kecamatan tidak bisa menjawab, tolong sampaikan ke dinasnya, inilah yang saya inginkan. Jangan pernah ikut-ikutan. Jangan belok kanan belok kiri, tak habisi sampean," tegas Wali Kota Eri. 


Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menekankan kelurahan dan kecamatan harus berani memberikan solusi untuk masyarakat, karena pada Sabtu (4/7) lalu sempat menampung sejumlah keluhan warganya namun tidak mendapat solusi dari kecamatan dan kelurahan. Salah satunya permasalahannya adalah sengketa tanah yang tidak dapat teratasi dengan oleh salah satu kelurahan di Kota Surabaya. 


Cak Eri juga menyampaikan kepada seluruh peserta PKP Angkatan XXI, menjadi seorang pemimpin wajib memberikan kepastian dan bisa memberikan keputusan kepada warganya. "Kita harus berani ambil keputusan, untuk kepentingan umat. Pemimpin itu harus ada di depan melindungi umatnya, jangan pernah main - main, taruh kepentingan - kepentingan yang tujuannya bukan untuk umat, bisa tak habisi kalau sampai saya tahu," tuturnya. 


Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Aries Agung Paewai mengatakan, kegiatan PKP Angkatan XXI digelar di seluruh kabupaten/kota di seluruh Jatim, salah satunya Kota Surabaya. Aries menjelaskan, tujuan dari diklat PKP untuk adalah untuk meningkatkan potensi dan pengembangan inovasi ASN, salah satunya di tingkat kelurahan dan kecamatan agar pelayanan di tingkat tersebut semakin baik. 


Dalam kesempatan ini, Aries menyampaikan kepada Cak Eri Cahyadi, kegiatan ini bagian dari kolaborasi antara BPSDM Jatim dengan Pemkot Surabaya menciptakan ASN unggul. "Jadi bukan hanya diklat saja, saya harap para ASN yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga mengikuti program ASN Belajar yang kami adakan setiap Kamis, sebagai bekal bagi ASN untuk mengembangkan potensinya," kata Aries. 


Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya, Rachmad Basari menerangkan, kegiatan diklat PKP Angkatan XXI ini diikuti oleh 30 orang peserta ASN eselon 4 yang bertugas di kecamatan dan kelurahan se-Surabaya. Diklat kali ini digelar mulai tanggal 4 Juli - 18 Oktober 2022 berlangsung di pusdiklat Prigen. 


Senada dengan Cak Eri Cahyadi dan Kepala BPSDM Provinsi Jatim, diklat ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan inovasi masing - masing pejabat di kelurahan dan kecamatan. Harapannya, setelah mengikuti diklat PKP Angkatan XXI, para peserta bisa menjalankan tugasnya ketika di lapangan. "Kami harap setiap pelayanan dan tugas di kelurahan dan kecamatan bisa memberikan solusi untuk masyarakat," pungkasnya. (Ham)



Lebih baru Lebih lama
Advertisement