Ironisnya, ada sejumlah anggota dewan yang masih belum melaporkan daftar kekayaannya sama sekali. Padahal, mereka tercatat sebagai anggota legislatif sudah beberapa periode.
"Masih rendah sekali baru 46 persen," terang Airin Hartanti, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (4/10/2016).
Menurut Airin, minimnya anggota dewan yang belum mengisi LHKPN disebabkan mereka kurang begitu faham tata cara mengisi. "Saya bisa memaklumi karena, sebagian besar anggota dewan sekarang banyak yang baru. Kami akan terus memberikan bimbingan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Airin mengaku tidak bisa memberikan sanksi tegas bagi anggota dewan yang belum menyetorkan. Untu hukumannya, ia menyerahkan pada instansi pemerintahan masing-masing.
Misalnya, untuk instansi pemerintahan pusat, instansi terkait, biasanya memberikan hukuman tegas bagi pegawainya yang belum menyetorkan. Seperti yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Di DKI malah sanksinya lebih jelas, berupa penundaan pemberian insentif. Di Surabaya harusnya seperti itu," tandas Airin.
Untuk mengantisipasi keterlambatan seperti sekarang, mulai tahun 2017 KPK akan mulai menerapkan e-LHKPN. Dimana untuk setiap pengisian laporan harta pada tanggal 31 Maret harus sudah selesai.
"Saat ini untuk pengisiannya masih manual. Mulai tahun depan kita sudah gunakan e-LHKPN," pungkas Airin Hartanti.( Ham )