SURABAYA - Menyusul pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Arief Budiman, bahwa, pembocoran soal debat, karena tidak ingin ada
pasangan calon yang dipermalukan, dinilai tidak masuk akal. Ketua Yayasan
Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) Jatim, Said Sutomo menganggap
aneh dan langsung mengajukan gugatan kepada KPU melalui PN Surabaya, Rabu,
(9/1/2019).
Gugatan yang dilayangkan oleh Ketua YLPKI Jatim,
Said Sutomo tertanggal 9 Januari 2019 terhadap KPU deregister di kepaniteraan
PN Surabaya dengan nomor
19/Pdt.G/2019/PN.Sby. Dia mengharap agar PN Surabaya mempercepat jadwal siding seperti
halnya sidang praperadilan.
Sebab, jadwal debat Capres-Capres perdana direncanakan
Kamis, tanggal 17 Januari 2019. Untuk itu, Said Sutomo mendesak agar keputusan
hasil sidang dapat dijadikan acuan bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun
kedua paslon (pasangan calon) Capres-Cawapres.
Menurutnya,“Justru sebaliknya, dibocorkan ini
jadi memalukan. Jangan punya asumsi capres-cawapres itu seperti anak kecil.
Saya heran dengan cara berpikir KPU. Ini mempertaruhkan masa depan bangsa dan
negara,” tegas Said Sutomo kepada duta.co Selasa (8/1/2019).
Seperti disampaikan Arief Budiman saat menanggapi
gagalnya penyampaian visi-misi dan bocoran kisi-kisi debat yang diberikan
kepada kedua pasangan capres-cawapres, bahwa, semua itu dilakukan untuk menjaga
martabat. “Kami ingin menjaga martabat masing-masing paslon dengan cara
menghindari pertanyaan teknis yang sifatnya menjatuhkan paslon,” tegas Arief.
Akhirnya KPU bersama tim sukses Jokowi-Ma’ruf
Amin dan tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepakat memberikan kisi-kisi
pertanyaan debat kepada dua pasangan calon kepala negara tersebut.
Arief juga menceritakan, derasnya kabar bocoran
pertanyaan itu tidak hanya menyudutkan pasangan calon, tetapi juga lembaganya
sebagai penyelenggara. Apalagi sebelumnya, gagal penyampaikan visi-misi
oleh pasangan calon, gegara Tim Jokowi ngotot visi-misi cukup disampaikan Tim
Pemenangan, sementara Tim Prabowo-Sandi menginginkan yang bersangkutan.
Melihat kenyataan ini, YLPK khawatir kualitas
Pilpres semakin amburadul. Untuk itu, pihaknya tengah mengkaji kemungkinan
kebijakan ini masuk ranah rukum. “Kita sedang kaji, ini sangat merugikan bagi
rakyat. YLPK juga kelompok masyarakat yang punya hak pilih, kita ingin Pilpres
2019 lebih berkualitas. Kalau ada bocoran soal, bisa-bisa jadi bahan ejekan
anak-anak sekolah,” jelasnya.
Mantan komisioner KPU RI, Ferry Kurnia
Rizkiyansyah punya pendapat senada.“Ya menurut saya tidak pas lah, kalau
misalnya kisi-kisi disampaikan ke paslon sebelumnya. Lebih baik didalami, kan
tema general sudah dipahami dan diketahui, nanti tinggal moderator yang akan
mengolah menjadi pertanyaan dari kisi-kisi yang dikasih panelis. Itu
mekanismenya,” ujar Ferry Kurnia.
Peneliti senior Pusat Penelitian Politik-LIPI
Siti Zuhro menilai, ada kisi-kisi bakal membuat publik tak antusias. “Ini juga
akan menimbulkan publik tak antusias lagi karena pertanyaan debat sudah dikirim
duluan,” kata Siti.“Animo publik akan berkurang dengan model kisi-kisi yang
diberikan lebih dulu ke para paslon. Publik bisa jadi merasa tak ada yang baru
dengan debat pilpres,” jelasnya seperti dikutip dari detikcom. (duta/b)