 |
| Rapat paripurna DPRD Kota Surabaya |
Surabaya-Melalui rapat paripurna DPRD Kota Surabaya soal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 resmi disahkan. Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam arah pembangunan Kota Surabaya lima tahun ke depan, dengan visi besar menjadikan Surabaya sebagai kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan.
Menurut Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono bahwa, pengesahan RPJMD ini memberikan arah pembangunan yang jelas bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk merealisasikan visi dan misi Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji.
“Pembangunan di Kota Surabaya sudah memiliki arah yang jelas, untuk menuju Surabaya yang bertransformasi menjadi kota layak dunia. Sesuai visi-misi yang disampaikan Wali Kota Surabaya,” kata Adi, Kamis (10/07/2025).
Adi menjelaskan, RPJMD ini memungkinkan banyak program prioritas untuk dituntaskan, terutama yang menyentuh kebutuhan masyarakat di kawasan perkampungan. Seperti, pavingisasi, saluran air, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu, penerangan jalan umum (PJU). Hingga pembangunan balai RW yang akan memperkuat infrastruktur sosial warga.
“Isu-isu di perkampungan seperti PJU, pembangunan jalan paving, saluran air, Rutilahu, dan balai RW sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari,” ujarnya.
Pentingnya peningkatan pelayanan publik, lanjut Adi, di sektor pendidikan dan kesehatan. Dan DPRD telah memberikan sejumlah catatan agar pelaksanaan RPJMD tidak melupakan kesejahteraan sosial masyarakat. “Ini berkat kolaborasi Pemkot Surabaya dengan pansus yang telah merumuskan RPJMD ini dengan baik,” jelasnya.
Dia menyampaikan, soal sektor ekonomi perlu pengawasan ketat terhadap program padat karya agar bisa efektif dalam menekan angka kemiskinan di kota. Dan pengawasan harus dilakukan lintas sektor.
“Pihak kecamatan, kelurahan, dan DPRD harus menjalankan fungsi pengawasannya. Program padat karya ini bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan lahan-lahan secara efektif,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan, pentingnya sinkronisasi antara RPJMD Surabaya dengan rencana pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat maksimal dari setiap kebijakan.
“Arah pembangunan Surabaya harus terkoneksi dan sejalan dengan RPJMD provinsi dan pusat. Di segala sektor,” kata Bahtiyar.
Dia mengingatkan agar pembangunan tidak dilakukan secara parsial, terutama dalam infrastruktur seperti saluran air. Ketidaksinkronan antarwilayah bisa menyebabkan banjir tetap terjadi.
“Kelurahan satu bangun saluran air, yang lain tidak. Akhirnya, banjir tetap terjadi. Pembangunan harus saling terkoneksi dan tidak berdasarkan ego sektoral,” pungkasnya. ( Adv/ Ham)