Surabaya - Syaifuddin Zuhri adalah politisi PDI Perjuangan yang telah menjadi anggota DPRD Kota Surabaya selama empat periode berturut-turut sejak tahun 2009. Pada 6 Mei 2026, beliau resmi dilantik menjadi Ketua DPRD Kota Surabaya untuk periode 2024-2029 menggantikan almarhum Adi Sutarwijono. Dan beliau mewakili daerah pemilihan (Dapil) 5 Kota.
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan bahwa, langkah awal yang akan dilakukannya adalah menyatukan seluruh anggota DPRD yang berjumlah 50 orang, meski berasal dari latar belakang partai politik yang berbeda.
“Yang utama adalah bagaimana mensinergikan dan mengkompakkan seluruh anggota DPRD. Kita memang berbeda partai, tetapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat,” ucapnya, Rabu ( 6/5/2026).
Menurut dia, pentingnya kerja sama yang erat antara DPRD dan pemerintah kota guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kondusif, dan berpihak pada masyarakat. “Ke depan, kami akan terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Ia menyampaikan, dalam waktu dekat akan intens membangun komunikasi dengan seluruh anggota DPRD, serta menjalin silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan (LSM).
Syaifuddin berharap, masukan dari berbagai pihak sangat penting untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan pembangunan kota. “Kita butuh banyak saran dan pendapat agar bisa membaca kondisi Surabaya secara utuh. Kuncinya adalah kerja sama dan keterbukaan terhadap berbagai aspirasi,” harapnya.
Soal program prioritas, Saifuddin menjelaskan, DPRD akan mendukung pembiayaan pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan.
Dia juga menyoroti dinamika kondisi ekonomi global, khususnya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang dinilai dapat mempengaruhi biaya pembangunan jika proyek ditunda. “Kalau pembangunan ditunda 3 sampai 5 tahun, belum tentu harga tetap sama. Justru bisa jauh lebih mahal. Maka kami akan mendukung pembiayaan yang benar-benar memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi rakyat,” tandasnya.
Selain itu, lanjut Syaifuddin, DPRD juga akan memberi perhatian pada penataan pasar tradisional agar lebih tertib, bersih, dan menjadi tujuan masyarakat, termasuk penertiban aktivitas pemotongan unggas di area pasar.
Ia menambahkan, sejumlah anggaran yang masih belum jelas, dia mengakui pihaknya belum melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ia memastikan pembahasan lebih detail akan dilakukan bersama seluruh anggota DPRD dalam waktu dekat. “Kami belum masuk pembahasan detail. Nanti setelah ada pembahasan dan koordinasi lebih lanjut, baru bisa kami sampaikan secara lengkap,” terangnya. (Adv/ Ham)