Soal Kunci GBT, Mesin Partai Politik Memanas, PDIP Siap Hadang pengajuan Hak Interpelasi Golkar




Surabaya - Gara- gara Menteri Pemuda dan Olahraga ( Menpora) gagal masuk Stadion Gelora Bung Tomo ( GBT) ketika inspeksi , Minggu ( 3/11/ 2019), politikus Partai Golkar berencana melakukan hak interpelasi.


Namun rencana partai Golkar itu, mendapat perlawanan dari fraksi  PDIP DPRD Kota Surabaya, yang  siap menghadang upaya interpelasi tersebut.


"Tentu fraksi kami akan mem-back-up habis-habisan Wali Kota yang juga kader PDI Perjuangan. Apalagi kami melihat tidak ada masalah konkret. Masa interpelasi hanya karena pintu terkunci," papar  Syaifuddin Zuhri Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Senin ( 4/11/2019).


Ia menjelaskan, Humas Pemkot Surabaya dan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Surabaya telah sudah mengklarifikasi bahwa tidak informasi apa pun terkait dengan sidak Menpora Zainuddin Amali ke Stadion GBT.

Pemkot Surabaya, lanjut Syaifuddin Zuhri,  juga sudah menyatakan kebijakan standar,  jika ada pejabat dari pusat atau provinsi sidak, jajaran Pemkot Surabaya akan mendampingi.


Dia yakin,  Menpora bisa memahami kegiatan sidak ke GBT mungkin waktunya tidak tepat karena bertepatan dengan hari Minggu. Mungkin juga belum ada komunikasi dahulu dengan Pemkot Surabaya sehingga tidak didampingi pihak pemkot.


Masih Syaifuddin Zuhri, Ia menyadari Menpora Zainuddin Amali adalah kader Partai Golkar sehingga wajar Fraksi Golkar menunjukkan pembelaanya. Akan tetapi, lanjut dia, untuk hak interpelasi atau hak bertanya anggota dewan juga sebaiknya tidak sembarangan.


"Saya paham, kok, kalau Menpora dari Partai Golkar. Masa hanya tidak bisa mendapat kunci GBT, lalu menyalahkan Bu Wali Kota, terus interpelasi," ujarnya.



Menurutnya,  interpelasi dilakukan semata-mata kalau Wali Kota membuat kesalahan yang mendasar. Akan tetapi, kalau hanya masalah kunci GBT, dia yakin hanya masalah miskomunikasi.


Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya Agung Prasodjo mengatakan bahwa, pihaknya akan menggunakan hak interpelasi terhadap pemkot setempat, khususnya kepada Wali Kota Tri Rismaharini dan Kepala Dispora Surabaya Afghani Wardhana terkait dengan persoalan itu.


"Kami menyesalkan tidak adanya iktikad baik dari Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) Surabaya saat Menpora mengunjungi GBT," ungkap Agung.


Untuk itu, lanjut dia, Fraksi Golkar Surabaya berencana menggunakan hak interpelasi agar menjadi pelajaran bersama di kalangan pejabat Pemkot Surabaya untuk tidak meremekan kunjungan menteri.( Ham)

Posting Komentar

0 Komentar